KPU dan Panwaslu Nunukan Dikecam Massa 24 Parpol

KPU dan Panwaslu Nunukan Dikecam Massa Parpol

Liputan6.com, Nunukan: Ratusan massa dari gabungan 24 partai politik menggelar unjuk rasa di Kantor KPU dan Panwaslu Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, belum lama ini. Mereka mengecam kinerja Panwaslu Nunukan yang dinilai tutup mata atas kecurangan-kecurangan oknum tertentu. Massa juga mengkritik KPU Nunukan yang mereka tuding paling bertanggung jawab atas dugaan terjadinya penggelembungan suara sekitar 22 ribu orang dalam daftar pemilih tetap. Tidak sampai di situ, massa juga mensinyalir ada oknum di KPU Nunukan yang melindungi perbuatan politik uang yang dilakukan caleg partai tertentu. Karena itu, massa menuntut digelarnya pemilu diulang. Hingga saat ini 24 partai politik lintas partai terus memantau penghitungan suara secara manual.(ADO/Imron Rosyadi)

Dankormar Resmikan 5 Pos Pamtas Marinir di Sebatik

Dankormar Resmikan 5 Pos Pamtas Marinir di Sebatik

Nunukan Zoners Community - Dankormar Mayjen TNI (MAR) Djunaidi Djahri meresmikan 5 pos pengamanan perbatasan (Pamtas) di Sebatik, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti di Posko Satgasmar Ambalat Pamtas, Sabtu (4/4) lalu. Lima pos pamtas yang diresmikan tersebut yakni, Pos Pamtas Sei Bajau yang dikomandani Kapten (Mar) Budi Santosa yang juga Dansatgasmar Ambalat IX, Pos Pamtas Sei Taiwan yang dikomandani Letda (Mar) Halley, Pos Pamtas Balansiku dikomandani Serka (Mar) Tory, Pos Pamtas Tembaring dikomandani Lettu (Mar) Poniman dan Pos Pamtas Bambangan dikomandani Serma (Mar) Harianto. Ia menerangkan, secara geografis batas wilayah Indonesia dengan negara tetanga adalah laut, yang sangat berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini yang harus diwaspadai dan diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak, termasuk korps marinir TNI AL. ” Maka dibangunlah pos-pos pengamanan dan sarana prasarananya, untuk mendukung satgas korps marinir, dalam pengamanan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah ini,” katanya. Dalam kesempatan sama, dilaksanakan pula pergantian personel pengamanan perbatasan dari kompi Satgasmar Ambalat VIII DPP Kapten (Mar) Agus Hariyanto, kepada Kompi Satgasmar Ambalat IX DPP Kapten (Mar) Budi Santosa. Selama 9 bulan, sejak Juli 2008-April 2009, Satgasmar Ambalat VIII telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan banyak hal positif yang telah ditunjukkan dan dihasilkan, demi terwujudnya kedaulatan di wilayah NKRI. ”Untuk Satgasmar Ambalat IX, wujudkan kerja sama yang baik antaranggota, maupun dengan satuan dan instansi pemerintah. Jaga citra dan nama baik korps marinir, dengan berpegang teguh pada Sapta Marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI dan Trisila TNI AL,” tegasnya. Dankormar beserta istri dan rombongan tiba di Nunukan pada Jumat (3/4), kemudian langsung berangkat menuju Pulau Sebatik. Rombongan menginap di sebuah hotel di Sebatik dan keesokan harinya (Sabtu), Dankormar meresmikan 5 pos pamtas di Sebatik. Rombongan tersebut, terdiri dari Danguspurla Armatim Laksma TNI RM Harahap, Danpasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra, Danlanmar Surabaya Kolonel Marinir Amirudin Harun, Asops Kormar Kolonel Marinir Ivan Titus, Aspers Kormar Kolonel Marinir Gatot Suprapto, Wadan Lantamal VIII Kolonel Marinir RM Trusono, Asops Kaspasmar-1 Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso, Asintel Kaspasmar-1 Letkol Marinir Edi Zuardi. Sedangkan rombongan dari Nunukan, Wabup Kasmir Foret, Pgs Danlanal Nunukan Mayor Laut (E) Mungkarlani, Kapolres AKBP Purwo Cahyoko, Dandim Letkol Inf Basri, Danyon 613/RjA Letkol Inf Robert Giri diwakili Wadan Mayor Inf Dedi Hardono, Ketua PN Nunukan Jhon Halasan Butar Butar SH MH, Kakandepag H Abu Ubaedah, Camat Sebatik dan Camat Sebatik Barat. ”Saya harapkan, dengan adanya penugasan baru, Satgasmar Ambalat IX juga memiliki semangat dan motivasi baru untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta dapat berkoordinasi baik dengan aparat dan pejabat setempat,” kata Wabup Kasmir Foret. Ia juga mengaku bangga dengan masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya, untuk digunakan sebagai pos pamtas di Sebatik. ”Terbukti, masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk membela dan menjaga keutuhan NKRI di perbatasan,” tandasnya.(dew)

23 Nelayan Vietnam Ditangkap

23 Nelayan Vietnam Ditangkap

Nunukan Zoners Team Pontianak — Kapal Pengawas Hiu 03 milik Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menangkap satu kapal nelayan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut China Selatan, Sabtu (14/3). Akan tetapi, 18 kapal asing lainnya yang pada saat bersamaan diduga kuat juga mencuri ikan di wilayah itu lolos dari penangkapan. "Pengejaran kapal nelayan asing itu sempat terkendala ombak besar setinggi 3-5 meter sehingga hanya ada satu kapal yang berhasil ditangkap," kata Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak Bambang Nugroho, Rabu (18/3). Kapal nelayan Vietnam berbobot 30 grosston yang ditangkap tersebut memiliki nomor lambung TG 91701 TS, dinakhodai Doan Hai Van (42). Kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap purse seine atau pukat cincin itu diawaki 22 anak buah kapal.

Kapal bersama semua nelayan Vietnam yang ditangkap itu dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapal tersebut tiba di Pontianak dengan kawalan KP Hiu 03, Selasa kemarin. Menurut Bambang, nelayan-nelayan Vietnam itu diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 31/2004 tentang perikanan karena melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) maupun surat izin penangkapan ikan (SIPI). Proses hukum hanya dilakukan kepada nakhoda dan kepala kamar mesin, sedangkan 21 ABK lainnya akan dideportasi.

Saat ditangkap, tidak ada ikan hasil tangkapan di kapal nelayan Vietnam. Hanya ada sejumlah ikan yang masih tersangkut di alat tangkap yang mereka gunakan. Menurut Bambang, kapal Vietnam yang ditangkap tersebut kemungkinan besar baru saja bongkar muat di tengah laut. Penangkapan ikan oleh nelayan asing biasanya dilakukan secara berkelompok dan didukung satu kapal induk. "Setelah melakukan penangkapan, ikan yang mereka tangkap dipindah ke kapal induk yang juga berada di tengah laut," katanya. Kapal nelayan yang tertangkap itu memiliki daya angkut 20 ton ikan. Jika harga ikan rata-rata berkisar Rp 10.000 tiap kilogram, maka kerugian yang diderita Indonesia akibat pencurian ikan oleh kapal itu dalam sekali angkut mencapai Rp 200 juta.

Wilayah perairan Indonesia di Laut China Selatan, khususnya di daerah lintang enam, menurut Bambang, memiliki potensi tangkapan ikan yang cukup besar. Wilayah itu berbatasan dengan wilayah perairan sejumlah negara lain, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, sehingga cukup rentan terjadi pencurian ikan. Oleh karena itu, DKP terus mengintensifkan patroli kapal pengawas di wilayah itu untuk menekan pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal nelayan asing. WHY

Masih Banyak Algaka Belum Ditertibkan

Masih Banyak Algaka Belum Ditertibkan

Nunukan Zoners Team : Ketua Panwaslu Nunukan Abdul Kadir mengaku prihatin bila melihat ada balita yang dibawa orang tuanya untuk mengikuti kampanye partai tertentu. Ia juga mengatakan, pihaknya susah menindak hal-hal yang diduga sebagai eksploitasi anak dalam kampanye di Nunukan. ”Agak susah juga menindaknya. Karena alasan yang kami terima, jika orang tua ikut kampanye, maka anaknya tidak ada yang menjaga dirumah. Akhirnya anaknya dibawa ikut kampanye,” ungkapnya. Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya masih memaklumi dan memberi toleransi dengan alasan itu. ”Kalau anaknya diberi alat peraga kampanye (algaka) seperti memakaikan baju parpol, itu pelanggaran. Sementara ini kami memberi pengarahan saja kepada orang tua untuk hati-hati membawa anaknya kampanye,” terangnya. Sebelum parpol melakukan kampanye pun, Panwaslu mengadakan sosialisasi dan pendekatan untuk meminimalisasi pelanggaran dalam kampanye oleh parpol. ”Tapi sampai sekarang, belum ada pelanggaran yang dilakukan parpol dalam kampanye terbuka,” jelasnya. Jika Panwaslu belum menemukan pelanggaran dalam kampanye terbuka, tidak sama halnya dalam kampanye tertutup atau kampanye lainnya. ”Hampir semua parpol melanggar. Karena banyak algaka parpol yang dipasang dan ditempatkan di tempat yang dilarang,” tegasnya. Menyikapi hal ini, Panwaslu telah menyurati parpol, KPU dan Satpol PP sebagai eksekutor. Tapi sampai sekarang, masih ada sebagian algaka yang belum ditertibkan. ”Bisa dilihat di kawasan Bandara Nunukan, masih banyak ditempati algaka parpol. Tugas KPU dan Satpol PP untuk menindaklanjuti dan menertibkan masih ngambang,” tukasnya yang kemudian mengaku, pelanggaran parpol sebelum kampanye terbuka juga telah diserahkan ke KPU. Panwaslu, katanya, hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam pelanggaran administrasi, jadi sudah sepantasnya Satpol PP mengambil tindakan penertiban algaka yang melanggar aturan. ”Padahal penertiban ini ’kan sudah ada Perdanya dan ada titik-titik tempat pemasangan algaka yang dilarang,” ujarnya. (dew)

Kasal Tegaskan Batas Wilayah di Ambalat Belum Selesai

Kasal Tegaskan Batas Wilayah di Ambalat Belum Selesai

Nunukan Zoners Ambalat : Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengemukakan bahwa hingga kini antara Indonesia dengan Malaysia belum selesai menentukan batas wilayah laut, khususnya di Perairan Ambalat. "Malaysia dengan kita memang beda paham soal batas wilayah itu," katanya, seusai pelantikan perwira lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), Surabaya, Senin. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam dengar pendapat dengan DPR, Selasa (21/10), mengungkapkan pasukan Malaysia masih kerap melakukan pelanggaran wilayah di kawasan Blok Ambalat. Menurut Kasal, kalau Indonesia menganggap bahwa kapal Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah, Malaysia juga menganggap kapal Indonesia demikian. Karena itu memang harus ditentukan batas wilayah. Kasal mengemukakan bahwa dua pekan lalu, masalah itu telah ditindaklanjuti dengan rapat di Kementerian Polhukam yang diikuti Menko Polhukam, Menlu, Panglima TNI dan para kepala sataf angkatan serta Kapolri. "Dalam rapat itu kita bahas bahwa Malaysia memang masih banyak melakukan pelanggaran di Ambalat, sementara ini kapal-kapal mereka hanya kita usir keluar melalui komunikasi atau kita giring," ujarnya. Ia mengemukakan, sementara ini perkembangan sitasi di wilayah itu sudah dilaporkan secara berjenjang dari Pangarmatim, Kasal, Panglima TNI, Menhan dan kepaa Menlu untuk dibuatkan nota diplomatik ke Malaysia. Mengenai kapal TNI AL yang berpatroli di kawasan itu, Kasal mengemukakan ada lima KRI yang memang selalu siaga. Kapal-kapal itu disiagakan dan setiap beberapa bulan sekali digantikan dengan kapal lainnya. (*) Surabaya (ANTARA News)

Kisah Sedih di Wilayah Perbatasan

*) sebuah kapal ilegal milik pengusaha Malaysia yang tertangkap melakukan pencurian ikan di Perairan Sebatik. Pencurian ikan oleh negara tetangga masih menjadi masalah serius di wilayah ini.

Teks dan Foto : Wiko Rahardjo

Puluhan tahun, banyak kapal-kapal ikan asal Kalimantan Timur (Kaltim) mendaratkan hasil tangkapannya di Malaysia. Negara Indonesia sudah dirugikan miliaran rupiah. Sementara legalisasi pukat hela di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia masih menjadi perdebatan. Rasa miris menghujam ketika saya menginjakan kaki di Sebatik.Jarum jam tepat menunjukan pukul setengah satu siang ketika, Saya beserta rombongan wartawan ibukota lainnya tiba di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Timur (Kaltim). Siang itu, kami atas ajakan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan melakukan perjalanan laut menuju Pulau Sebatik, pertengahan Februari lalu.

Armada yang kami tumpangi adalah Kapal Patroli Hiu Macan 003 yang mempunyai cakupan wilayah operasi di perairan Indonesia bagian timur. Kapal ini meninggalkan pelabuhan dengan kecepatan 14 knot/jam. Beruntung ombak di laut sedang tak begitu tinggi sehingga kapal yang kami tumpangi melaju dengan tenang.

Perjalanan dari Tarakan menuju Sebatik selanjutnya kami tempuh dalam kurun waktu lima jam. Sekitar pukul tujuh malam, kami mendarat di sebuah dermaga kayu yang menjorok ke tengah laut. Kami harus berhati-hati ketika memanjati tangga dermaga tersebut. Suasana begitu gelap dan temaram. Hanya ada penerangan dari beberapa buah lampu bohlam dan pijar yang tak begitu terang.Namun ketika pandangan kami arahkan ke timur, benderang cahaya begitu jelas kami lihat jauh di seberang pulau. Kami bayangkan betapa ramai dan meriahnya kehidupan di sana. Itulah daratan Tawao, Malaysia.

Sebatik adalah sebuah pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di darat, pulau ini terbagi dua menjadi Sebatik Indonesia dan Sebatik Malaysia. Sementara di laut, pulau ini berhadap-hadapan dengan daratan Tawao. Lebih jauh ke arah timur terletak Pulau Sipadan dan Ligitan yang dulu pernah menjadi sengketa antara Indonesia-Malaysia. Miris karena Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan dua pulau ini sebagai bagian kedaulatan negeri jiran tersebut.

“Mereka makmur karena nelayan Indonesia,” ujar H.Yusuf, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Cabang Kabupaten Nunukan, Kaltim yang menyambut kedatangan kami. Cerita yang mengalir selanjutnya adalah tentang keprihatinan dan permasalahan yang selama ini menggelayuti kehidupan nelayan di Sebatik dan wilayah-wilayah di Kaltim lainnya.

“Bayangkan selama puluhan tahun, banyak nelayan kami yang mendaratkan dan menjual ikan tangkapannya ke Malaysia dengan harga murah,” kata Yusuf. Pemerintah Malaysia, lanjut Yusuf, tentunya dengan senang hati menerima kedatangan mereka.

“Jika anda nelayan yang datang dengan membawa ikan maka tak perlu paspor untuk masuk Tawao,” katanya lagi. Alhasil selama puluhan tahun pula Indonesia tak menikmati keuntungan berarti dari pengeksplotasian sumber daya ikan di perairan tersebut.
Wajar jika pada akhirnya, walaupun hanya negara dengan luas wilayah yang kecil,

Malaysia begitu makmur. Pembangunan ekonomi terus menerus dilaksanakan sebagai unjuk kemakmurannya. Sebatik Indonesia pun semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Hal ini tentunya tak akan pernah terjadi jika saja Pemerintah Indonesia sudah jauh-jauh hari memperhatikan kehidupan masyarakat di pulau perbatasan tersebut. “Kami tak memiliki cold storage, industri pengolahan, maupun pelabuhan yang memadai untuk menerima ikan-ikan tangkapan nelayan,” kata Suryanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan.

Karena itu, menurutnya, tak bisa disalahkan jika pada akhirnya banyak nelayan di Kaltim yang memasok hasil tangkapannya ke Malaysia. Ironis memang, entah sampai kapan perairan kita menjadi surga bagi pencuri.

Dari Raja Ampat, Jangan Lupa ke Kepulauan Widi

Nunukan Zoners Ternate: Obyek wisata Kepulauan Widi di Kabupaten Halmahera Selatan menjadi andalan bagi pemerintah setempat untuk menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara ke daerah itu. Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba, Jumat (6/3), di Labuha mengatakan, Pemkab Halsel menjadikan Kepulauan Widi menjadi andalan antara lain karena pantai pasir putihnya yang tak kalah indah dibandingkan Pantai Kuta di Bali. Juga panorama bawah lautnya yang keindahannya setara dengan panorama bawah laut di Raja Ampat, Papua. Bahkan, Kata Bupati Muhammad Kasuba, panorama bawah laut di Kepulauan Widi memiliki lebih indah dibanding taman laut lainnya di Indonesia, terutama terumbu karangnyanya yang secara umum masih dalam kondisi baik. Di Kepulauan Widi juga ada hutan yang masih alami dan dihuni berbagai jenis burung. Untuk memasarkan Kepulauan Widi, pemda setempat telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Raja Ampat untuk mengarahkan wisatawan juga ke Kepulauan Widi setelah dari Raja Ampat.

Penerbangan dari Manado

Obyek wisata Kepulauan Widi terletak di perbatasan antara Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Raja Ampat. Untuk mencapai Kepulauan Widi, dari Raja Ampat hanya dibutuhkan waktu sekitar 4 jam menggunakan speed boat. Pemkab Halsel saat ini juga tengah mengupayakan penerbangan langsung dari Manado ke Labuha, Ibu Kota Kabupaten Halsel, sehingga wisatawan yang berkunjung di Manado bisa dengan mudah melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Widi. Prasarama menuju Kepulauan Widi juga sdang dibenahi. Akomodasi bagi wisatawan, seperti hotel dan penginapan memang belum ada, tetapi wisatawan bisa menggunakan rumah penduduk. Bisa juga menginap di hotel-hotel di Labuha. Cara termudah saat ini untuk mencapai Kepulauan Widi adalah melalui Ternate. Dari Ternate wisatawan bisa ke Labuha menggunakan kapal laut atau pesawat perintis (dua kali seminggu), selanjutnya ke Kepulauan Widi menggunakan kapal laut melalui Gane Timur.MSH